Informasi Tentang Peraturan, Keputusan dan/atau Kebijakan

1. Rancangan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional tentang Sistem Manajemen Informasi Badan Amil Zakat Nasional;

2. Rancangan  Peraturan  Badan   Amil  Zakat  Nasional tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat;

1. Regulasi Pengelolaan Zakat (klik disini)

2. Regulasi BAZNAS (klik disini)

3. Regulasi BAZNAS Provinsi, Kabupaten/Kota (klik disini)

4. Regulasi Lembaga Amil Zakat (klik disini)

5. Regulasi Unit Pengumpul Zakat (klik disini)

1. Pemrakarsa   Menyusun Rancangan Peraturan BAZNAS

2. Pemrakarsa   dapat membentuk   tim penyusun Rancangan Peraturan BAZNAS

3. Tim Penyusun Rancangan Peraturan BAZNAS terdiri atas   unsur   Pemrakarsa, Biro Hukum, Bidang Penelitian dan Pengembangan serta unit kerja terkait ainnya.

4.  Anggota tim penyusun melaporkan perkembangan penyusunan Rancangan Peraturan BAZNAS kepada Pimpinan masing-masing.

5. Penyusunan Rancangan Peraturan BAZNAS harus mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang- undangan.

6. Dalam Menyusun Rancangan Peraturan BAZNAS, Pemrakarsa dapat mengikutsertakan Kementerian/Lembaga, ahli hukum, praktisi, akademisi dan/atau pemangku kepentingan lainnya.

7. Tim penyusun dapat mengadakan uji publik, sosialisasi, diskusi, ceramah, lokakarya, seminar dan/atau pertemuan ilmiah lainnya guna menyerap aspirasi masyarakat dan/atau stakeholder pengelola zakat dalam penyusunan Rancangan Peraturan BAZNAS.

8. Tim penyusun menyampaikan naskah Rancangan Peraturan BAZNAS kepada Pemrakarsa.

1. Usulan  penyusunan  Keputusan  Ketua dilakukan berdasarkan: 

a. Perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

b. Perintah Peraturan BAZNAS; dan/atau Kewenangan Ketua.

2. Pemrakarsa menyampaikan Rancangan Keputusan Ketua BAZNAS kepada Sekretaris u.p Kepala Biro Hukum.

3. Biro Hukum melakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap Rancangan Keputusan Ketua.

4. Kepala Biro Hukum menyampaikan kepada Pemrakarsa terkait Rancangan Keputusan Ketua BAZNAS hasil harmonisasi dan sinkronisasi untuk mendapatkan paraf persetujuan.