TUGAS DAN FUNGSI PPID BAZNAS RI

Tugas PPID BAZNAS RI

1. Memberikan pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan berkualitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Menyusun, menetapkan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengawasi, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Amil Zakat Nasional.

Fungsi PPID BAZNAS RI

3. Sebagai pelaksana amanah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Sebagai sumber data dan ilmu pengetahuan di bidang pengelolaan zakat.

PPID bertugas:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan Layanan Informasi Publik;

2. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan Layanan Informasi Publik;

3. Mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;

4. Melakukan koordinasi dan konsolidasi pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;

5. Melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;

6. Menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;

7. Melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;

8. Melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;

9. Menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan

10. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

PPID Pelaksana bertugas:

1. Membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;

2. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;

3. Mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;

4. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;

5. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;

6. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan

7. Menjamin ketersediaan dan akselerasi Layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.