Ketua BAZNAS mempunyai tugas:

1. memimpin Pengelolaan ZIS-DSKL secara nasional sesuai ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan;

2. menetapkan kebijakan, peraturan, dan strategi Pengelolaan ZIS-DSKL sesuai dengan hasil keputusan rapat pleno Pimpinan;

3. membina seluruh BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, LAZ, dan UPZ;

4. mengarahkan dan mengoordinasi seluruh kegiatan BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, LAZ, dan UPZ;

5. membina kegiatan pengendalian, evaluasi, audit, kepatuhan, dan manajemen risiko;

6. membina kegiatan BAZNAS Institute;

7. memberikan arahan dan tugas kepada Satuan Tugas Khusus Mobilisasi ZIS & DSKL;

8. pemberian pertimbangan pembentukan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota, pemberian pertimbangan pengangkatan/pemberhentian Pimpinan BAZNAS Provinsi dan Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota, dan pemberian rekomendasi izin pembentukan LAZ setelah mendapat persetujuan rapat pleno Pimpinan;

9. menetapkan kebijakan yang bersifat penting dan mendesak serta melaporkan ke rapat pleno Pimpinan;

10. memimpin rapat pleno Pimpinan dan/atau rapat lain; dan

11. melaporkan seluruh kegiatan Pengelolaan ZIS-DSKL secara nasional kepada Presiden melalui Menteri Agama secara berkala. 

Wakil Ketua BAZNAS memiliki tugas:

1. memimpin Pengelolaan ZIS-DSKL secara nasional sesuai ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan;

2. menetapkan kebijakan, peraturan, dan strategi Pengelolaan ZIS-DSKL sesuai dengan hasil keputusan rapat pleno Pimpinan;

3. membina seluruh BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, LAZ, dan UPZ;

4. mengarahkan dan mengoordinasi seluruh kegiatan BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, LAZ, dan UPZ;

5. membina kegiatan pengendalian, evaluasi, audit, kepatuhan, dan manajemen risiko;

6. membina kegiatan BAZNAS Institute;

7. memberikan arahan dan tugas kepada Satuan Tugas Khusus Mobilisasi ZIS & DSKL;

8. pemberian pertimbangan pembentukan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota, pemberian pertimbangan pengangkatan/pemberhentian Pimpinan BAZNAS Provinsi dan Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota, dan pemberian rekomendasi izin pembentukan LAZ setelah mendapat persetujuan rapat pleno Pimpinan;

9. menetapkan kebijakan yang bersifat penting dan mendesak serta melaporkan ke rapat pleno Pimpinan;

10. memimpin rapat pleno Pimpinan dan/atau rapat lain; dan

11. melaporkan seluruh kegiatan Pengelolaan ZIS-DSKL secara nasional kepada Presiden melalui Menteri Agama secara berkala. 

Tugas Pimpinan Bidang Mobilisasi dan Pengumpulan:

1. merumuskan kebijakan dan strategi pengumpulan ZIS-DSKL secara nasional melalui UPZ dan/atau secara langsung, baik melalui kanal ritel maupun digital;

2. mengarahkan dan mengkoordinasi pengelolaan dan pengembangan basis data Muzaki secara nasional;

3. mengarahkan dan mengkoordinasi kegiatan sosialisasi, kampanye, serta mobilisasi ZIS-DSKL secara nasional;

4. mengarahkan dan mengkoordinasi pelaksanaan pengumpulan ZIS-DSKL serta pelayanan Muzaki;

5. mengarahkan dan mengkoordinasi pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pengumpulan ZIS-DSKL secara nasional;

6. menghadiri rapat pleno Pimpinan dan/atau rapat lain;

7. mengarahkan dan mengoordinasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kompetensi mobilisasi dan pengumpulan ZIS-DSKL;

8. membawahkan Kedeputian Mobilisasi dan Pengumpulan; dan

9. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua setelah mendapat persetujuan rapat pleno Pimpinan.

Tugas Pimpinan Bidang Pendistribusian, Pendayagunaan dan Pemberdayaan:

1. 1. kebijakan dan strategi pendistribusian, pendayagunaan, dan pemberdayaan ZIS-DSKL nasional;

   2. mengarahkan dan mengoordinasi pelaksanaan pendistribusian, pendayagunaan, dan pemberdayaan ZIS-DSKL serta pelayanan mustahik;

   3. mengarahkan dan mengoordinasi pengelolaan dan pengembangan data Mustahik secara nasional;

   4. membina BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, LAZ, dan UPZ dalam pelaksanaan pendistribusian, pendayagunaan, dan pemberdayaan ZIS-DSKL;

   5. mengarahkan dan mengoordinasi pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL secara nasional;

   6. menghadiri rapat pleno Pimpinan dan/atau rapat lain;

   7. mengarahkan dan mengoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kompetensi pendistribusian, pendayagunaan, dan pemberdayaan ZIS-DSKL;

   8. membawahkan Kedeputian Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pemberdayaan;

   9. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua setelah mendapat persetujuan rapat pleno Pimpinan. 

Tugas Pimpinan Bidang Digitalisasi, Keuangan dan Operasional:

1. 1. merumuskan arah kebijakan dan strategi transformasi digital, pengelolaan keuangan, dan operasional kelembagaan guna mendukung pengelolaan ZIS-DSKL yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan;

   2. mengarahkan, mengoordinasikan, dan menyinergikan pengembangan serta integrasi sistem digital, tata kelola keuangan, dan operasional kelembagaan untuk meningkatkan kualitas layanan, efektivitas proses bisnis, dan pencapaian target pengelolaan ZIS-DSKL secara nasional.

   3. membina BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, UPZ, dan LAZ dalam penerapan sistem digital, pengelolaan keuangan, dan tata kelola operasional kelembagaan;

   4. mengarahkan dan mengoordinasi monitoring, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan digitalisasi, keuangan, dan operasional organisasi;

   5. menghadiri rapat pleno Pimpinan dan/atau rapat lain;

   6. mengarahkan dan mengoordinasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kompetensi digitalisasi, keuangan, dan operasional;

   7. membawahi deputi/unit kerja yang menangani digitalisasi, keuangan, dan operasional sesuai struktur organisasi yang berlaku;

   8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua setelah mendapat persetujuan rapat pleno Pimpinan. 

Tugas Pimpinan Bidang Riset, Pengembangan, Perencanaan dan Inovasi:

1. 1. merumuskan kebijakan dan strategi penyusunan rencana strategis serta rencana tahunan pengelolaan ZIS-DSKL secara nasional;

   2. merumuskan kebijakan dan strategi pengembangan riset, kajian strategis, serta inovasi pengelolaan ZIS-DSKL;

   3. mengarahkan dan mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan riset, pengembangan, dan inovasi dalam rangka penguatan tata kelola serta transformasi pengelolaan ZIS-DSKL;

   4. mengarahkan dan mengkoordinasi kegiatan perencanaan program, anggaran, dan target kinerja pengelolaan ZIS-DSKL secara nasional;

   5. membina BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, LAZ, dan UPZ dalam penyusunan rencana tahunan, pelaksanaan riset, pengembangan program, dan inovasi layanan ZIS-DSKL;

   6. mengarahkan dan mengkoordinasi pengembangan model, sistem, dan inovasi layanan pengelolaan ZIS-DSKL berbasis hasil riset dan kebutuhan strategis organisasi;

   7. mengarahkan dan mengkoordinasi pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan atas implementasi rencana strategis, rencana tahunan, serta program inovasi kelembagaan;

   8. membangun kerja sama strategis dengan perguruan tinggi, lembaga riset, mitra pembangunan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengembangan ekosistem riset dan inovasi zakat;

   9. menghadiri rapat pleno Pimpinan dan/atau rapat lain;

   10. mengarahkan dan mengoordinasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kompetensi riset, pengembangan, perencanaan, dan inovasi;

   11. membawahi deputi/unit kerja yang menangani riset, pengembangan, perencanaan, dan inovasi sesuai struktur organisasi yang berlaku;

   12. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua setelah mendapat persetujuan rapat pleno Pimpinan. 

Tugas Pimpinan Bidang Pengawasan dan Pengendalian:

1. 1. merumuskan kebijakan dan strategi pengawasan serta pengendalian pengelolaan ZIS-DSKL secara nasional;

   2. mengarahkan dan mengkoordinasi pelaksanaan pengawasan atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan ZIS-DSKL;

   3. mengarahkan dan mengkoordinasi pelaksanaan audit internal, audit kepatuhan, serta manajemen risiko dalam pengelolaan ZIS-DSKL;

   4. membina BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, LAZ, dan UPZ dalam penerapan sistem pengawasan internal dan pengendalian kelembagaan;

   5. mengarahkan dan mengkoordinasi pelaksanaan monitoring, evaluasi, serta tindak lanjut hasil pengawasan pengelolaan ZIS-DSKL;

   6. mengarahkan dan mengkoordinasi penyusunan laporan hasil pengawasan, pengendalian, dan rekomendasi perbaikan tata kelola;

   7. mengawasi penerapan prinsip kepatuhan syariah, kepatuhan regulasi, dan tata kelola organisasi dalam pengelolaan ZIS-DSKL;

   8. menghadiri rapat pleno Pimpinan dan/atau rapat lain;

   9. mengarahkan dan mengoordinasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kompetensi audit, SOP, pengawasan dan pengendalian;

   10. membawahi unit/satuan kerja pengawasan internal dan pengendalian sesuai struktur organisasi yang berlaku;

   11. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua setelah mendapat persetujuan rapat pleno Pimpinan 

1. Tugas Pimpinan Bidang Organisasi, Kelembagaan dan Pembinaan Daerah:

   1. merumuskan kebijakan dan strategi pengembangan organisasi, kelembagaan, dan pembinaan daerah dalam pengelolaan ZIS-DSKL secara nasional;

   2. mengarahkan dan mengoordinasi pengembangan struktur organisasi, tata kerja, serta penguatan kapasitas kelembagaan BAZNAS secara nasional;

   3. mengarahkan dan mengoordinasi pembinaan kelembagaan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, LAZ, dan UPZ dalam rangka peningkatan tata kelola organisasi;

   4. mengarahkan dan mengoordinasi pelaksanaan standardisasi kelembagaan, tata kelola, dan tata hubungan kerja antarunit dalam ekosistem pengelolaan ZIS-DSKL;

   5. mengarahkan dan mengoordinasi pelaksanaan pembinaan daerah sesuai wilayah binaan masing-masing dalam rangka penguatan kelembagaan daerah;

   6. mengarahkan dan mengoordinasi pelaksanaan asesmen, evaluasi, dan pengembangan kapasitas kelembagaan BAZNAS daerah, LAZ, dan UPZ;

   7. mengarahkan dan mengoordinasi penyusunan kebijakan penguatan jejaring kelembagaan dan sinergi antar pemangku kepentingan pengelolaan ZIS-DSKL;

   8. mengarahkan dan mengoordinasi monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan pengembangan organisasi, kelembagaan, dan pembinaan daerah;

   9. menghadiri rapat pleno Pimpinan dan/atau rapat lain;

   10. mengarahkan dan mengoordinasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Pimpinan BAZNAS Daerah;

   11. membawahi deputi/unit kerja yang menangani organisasi, kelembagaan, dan pembinaan daerah sesuai struktur organisasi yang berlaku;

   12. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua setelah mendapat persetujuan rapat pleno Pimpinan. 

1. Sekretaris Utama

Sekretaris Utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di BAZNAS.

2. Deputi I bidang Mobilisasi dan Pengumpulan

Deputi I mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di BAZNAS.

3. Deputi II bidang Pendistribusian, Pendayagunaan dan Pemberdayaan

Deputi II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan dan strategi, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan pembinaan pada pendistribusian, pendayagunaan, dan pemberdayaan. 

4. Deputi III bidang Digitalisasi, Keuangan dan Operasional

Deputi III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang teknologi dan informasi pengelolaan zakat nasional, pengelolaan keuangan, pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia, pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia, serta operasional kelembagaan, termasuk penguatan integrasi sistem, pengembangan layanan digital, dan peningkatan tata kelola berbasis teknologi, serta melaksanakan fungsi lain sesuai kewenangan yang diberikan oleh Pimpinan. 

5. Deputi IV bidang Riset, Pengembangan, Perencanaan dan Inovasi

Deputi IV mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rumusan strategi, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, pendataan, dan pembinaan di bidang riset, kajian, pengembangan, perencanaan, dan inovasi pengelolaan ZIS-DSKL secara nasional. 

6. Deputi V bidang Pengendalian dan Pengawasan

Deputi V mempunyai tugas dalam menyelenggarakan kegiatan pengendalian, pengawasan, audit, kepatuhan, monitoring dan evaluasi, manajemen risiko, standarisasi mutu, serta penguatan tata kelola pengelolaan ZIS DSKL pada BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota serta LAZ guna mewujudkan tata kelola zakat yang efektif, transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip syariah serta regulasi. 

7. Deputi VI bidang Organisasi, Kelembagaan dan Pembinaan Daerah

Deputi VI mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi nasional, pembinaan organisasi, penataan kelembagaan, serta pemberian pertimbangan dan rekomendasi terhadap BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, UPZ, dan LAZ secara nasional.